Langsung ke konten utama

Imalko Komitmen Membangun Natuna




NATUNA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Imalko S.Sos menyatakan komitmennya untuk membangun Natuna. Hal ini dilakukan dengan menggali semua potensi yang dimiliki Kabupaten terpencil tersebut.



“Kita melihat perspektif Natuna demikian elok dengan banyak potensi. Sayang jika pulau yang terletak nun jauh di mata ini tidak termanfaatkan secara optimal sehingga tetap menjadi pulau terluar yang terpencil di ujung utara bumi pertiwi,” ujarnya kepada detikkepri.com.


Meski terpencil dan minim fasilitas, ungkapnya, Natuna sebenarnya bukanlah Kabupaten yang miskin. Di bagian utara Natuna, terpendam ladang gas D-alpha dengan total cadangan 222 trilyun cubic feet. Selain itu, ada kandungan gas hidrokarbon sebesar 46 trilyun cubic feet.


“Ini menjadikan Natuna sebagai salah satu sumber cadangan gas terbesar di Asia,” jelas kader muda Partai Demokrat tersebut.


Dikatakanya, untuk perhubungan laut, Natuna tinggal mengimplementasikan Inpres No 5/2005 secara serius. Dengan aturan itu dapat diberlakukan azas cabotage dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan pelabuhan laut dan mengembangkan pelabuhan Natuna,


Diluar itu, masih ada potensi pariwisata bahari, pertambangan dan energi, serta industri maritim yang terus mengalami perbaikan. Jika daerah mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi kelautan secara profesional, maka bidang kelautan tidak saja mampu mengeluarkan daerah dari persoalan kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dapat menghantarkan Kabupaten Natuna menjadi Negeri yang maju, adil-makmur dan bermartabat.


“Memang, perbaikan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kelautan tersebut masih jauh dibanding potensinya.,” katanya.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Imalko menilai kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otda, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, red) harus kondusif bagi tumbuh-kembangnya ekonomi kelautan. Ini karena kelautan adalah salah satu sumber daya pembangunan yang sempat ditinggalkan dan dilupakan dalam laju gerak pembangunan pada masa Orde Baru.


”Padahal, sebagai negara maritim, potensi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal sehingga bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa khusunya di daerah perbatasan seperti Natuna,” tambahnya.


Dijelaskan, potensi sumber daya kelautan tidak hanya terdiri atas sumber daya perikanan, tetapi juga pariwisata, perdagangan, perhubungan dan idustri kelautan. Karena itu, penyangkalan terhadap realisasi potensi-potensi sumber daya tersebut, sangat merugikan masa depan pembangunan.


Bahkan, selama ini, tambahnya, ada kesan kaum nelayan dengan berbagai masalah yang dihadapi dipotensikan secara marginal sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan negeri ini.


“Karena itu mari kita wujudkan bersama dan satukan tekat membangun Natuna lebih baik dengan menyukseskan Visi Misi Natuna MAS.” pungkas Imalko.


Menurutnya, komitmen Indonesia terhadap perjanjian perdagangan bebas internasional juga mengikat daerah otonom baik dari segi kebijakan yang dibuat maupun dalam praktiknya terhadap dunia usaha. Setiap pendekatan yang dilakukan oleh daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dan dunia usaha harus tetap mengacu dan mempertimbangkan kepentingan nasional khususnya, komitmen Indonesia terhadap kerangka kesepakatan perdagangan multilateral.


Berkaitan dengan otonomi yang cendrung memunculkan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, keterbelakangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya merupakan akibat yang berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan. Kondisi demikian, jika tidak diatasi akan berimplikasi serius terhadap kelangsungan jalannya pembangunan.


“Karena di dalam sistem pembangunan yang tidak secara integral disediakan perangkat program untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkannya. Dan penanganan masalah-masalah sosial yang muncul, biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Dan setelah tahu bahwa kegiatan pembagunan melahirkan sejumlah masalah sosial, barulah kita merencanakan kegiatan untuk mengatasinya. Apakah akan seperti ini? Tentu jawabnya tidak! “ pungkasnya mengakhiri. Riky Rinovsky

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ortu Mahasiswa STP Perikanan Tagih Janji Bupati

www.Detikkepri.com NATUNA – Sejumlah orang tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta asal Natuna, Rabu (10/2) mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Mereka menagih janji Bupati Natuna pada 2007 lalu yang membebaskan segala dana pendidikan selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di STP. Selama tiga jam mereka menunggu Plt.Kepala Dinas Pendidikan Natuna, Drs.Umar Natuna. Namun yang ditunggu tidak juga kelihatan untuk menemui mereka. Kepada detikkepri.com, para orang tua siswa mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk meminta penjelasan pihak Dinas Pendidikan terkait denan dana operasional para siswa. Terpisah, Kepala Sekolah SMK I, Hamid Asnan menerangkan pada tahun 2007 para siswa alumnus SMKN I mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta dengan model kerja sama melalui MoU dengan Pemkab Natuna. “Saat itu, Kadis Pendidikan masih dijabat Hamdi dan Kasie Pendidikan Luar Sekolah, Marka,” ungkapnya. Dijelaskan, Mo...

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Daeng Rusnadi Tersangka Pembebasan Lahan SMU

NATUNA - Bupati Natuna non aktif, Daeng Rusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Ranai, Natuna, atas pengadaan lahan SMU Unggulan di jalan Sihotang seluas 20.000 M2. Pembebasan lahan tersebut berlangsung pada Mei 2007 lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Ranai, Arif Mulyawan, Kamis (11/2) mengatakan penetapan status tersangkat tersebut berlangsung sejak Rabu (10/2). ”Kita menetapkan status tersangka kepada bupati Natuna non aktif, Daeng Rusnadi, atas dugaan korupsi pada pembebasan lahan SMU Unggulan di jalan Sihotang dengan luas tanah 20.000 M2 bulan Mei 2007," kata Arif. Menurut Arif, dalam pembebasan lahan tersebut pihak Pemkab mencairkan dana sebesar Rp.6 Miliar. Dana itu untuk pembebasan Rp.5,9 Milyar dan Rp.100 juta untuk pembuatan sertifikat. Diungkapkan, tanah seluas 20.000 M2 tersebut dibebaskan dengan harga Rp.295 ribu. Sementara harga satuan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya Rp.80 ribu per M2 nya. "Berdasarkan harga NJOP terlihat per...