Penetapan Tersangka Pembebasan Lahan SMU Unggulan Dinilai AMAK Mengecewakan

www.Detik Kepri.com NATUNA – Pengumuman penetapan status tersangka terhadap Daeng Rusnadi atas dugaan korupsi pembebasan lahan SMU Unggulan tahun 2007 lalu dinilai Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Kabupaten Natuna mengecewakan. Pasalnya, pihak Kejaksaan Negeri Ranai, Natuna baru menetapkan seorang tersangka.

“Kita kecewa karena pengumuman ini tidak sesuai dengan statemen Kejari sebelumnya yang menyatakan akan menahan 2 orang tersangka dalam kasus ini,” kata ketua AMAK, Wan Sofyan yang menghubungi detikkepri.com.

Dijelaskan, pada berapa bulan sebelumnhya, pihak Kejaksaan Ranai telah menyatakan bahwa dari bukti-bukti yang ada, Kejari Ranai sudah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan akan menaikkan statusnya ke tingkat penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, ada pernyataan pihak Kejaksaan yang memastikan akan menetapkan 2 orang tersangka pada bulan Januari 2010 ini dan akan melakukan penahanan.

“Yang pasti dalam bulan Januari ini, ada dua orang yang akan kita tahan. Keduanya kami anggap paling bertanggung jawab. Perkaranya, pasti akan saya naikkan ke meja hijau. Mengenai nama calon tersangka, masih kita rahasiakan. Sabar ya,” ungkap Wan menirukan statemen Kajari yang diekspose sejumlah media masaa berapa bulan lalu.

Wan mengaku curiga atas ketidak-konsistenan dari statemen pihak Kejaksaan tersebut. Apalagi dengan pengumuman status tersangka hanya terhadap satu orang saja yakni bupati Natuna non aktif, Daeng Rusnadi.

Untuk diketahui, sejak November 2009 lalu, pihak Kejaksaan Negeri Ranai, Natuna telah melaksanakan Pulbaket atas beberapa kasus ganti rugi di Pemkab Natuna. Diantaranya kasus ganti rugi lahan asrama mahasiswa Natuna di Jogyakarta yang menelan dana sebesar Rp.9 Miliar lebih.

Selain itu, kasus ganti rugi lahan SMU Ungulan senilai Rp.5,9 Miliar dan lahan dan pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Natuna yang berada satu lokasi dengan lahan SMU unggulan Natuna.

Untuk pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Natuna, yang terletak di Jl.Sihotang, Natuna, hingga saat ini belum rampung dikerjakan. Padahal pembangunannya telah memasuki tahun ketiga sejak proyek tersebut dilelang tahun 2007 lalu. Gedung ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 2.600 M2. Riky Rinovsky

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SMK Kelautan Menuju RSBI

NATUNA – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan Kabupaten Natuna menuju sekolah Rintisan Sekolah Berstandard Internasional (RSBI). Untuk mencapai status itu dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Kepala Sekolah SMK Kelautan Kabupaten Natuna, Drs.Hamid Asnan, mengatakan pencapaian sekolah RSBI itu akan dimulai tahun 2010 ini dengan ditandai pengucuran dana Rp.5 Miliar dengan dua tahap pencairan. Dana tersebut merupakan dana sharing dengan pembagian 50 persen dari Pemerintah Pusat, 30 persen dari Pemerintah Provinsi dan 20 persen dari Pemerintah Kabupaten Natuna. ”Pencapaian RSBI merupakan proyek prestisius karena dibiayai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari total dana yang dibutuhkan,” terang Hamid di ruangannya, Selasa (10/2). Selama masa rintisan tersebut, katanya, pihak SMK Kelautan akan menerapkan penerimaan siswa baru dengan seleksi yang ketat sebagai bibit unggul dari masing sekolah asal. Sedangkan jumlah siswanya akan dibatasi antara 24 - 30 ora...

Baca selengkapnya

Natuna Pilot Project Kawasan Konsevasi Laut Daerah

NATUNA – Kabupaten Natuna terpilih menjadi pilot project Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan tersebut difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Periakan (DKP) Kabupaten Natuna. Selain sebagai KKLD juga diselenggarakan kegiatan Coremap II. Kepala DKP Natuna, Izwar Aspawi, mengatakan program KKLD sebenarnya telah terbentuk. Karena itu, DKP hanya akan melakukan penyempurnaan kegiatan dengan mencari strategi pengelolaan yang ideal dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dijelaskan, pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan, pengamanan dan pembinaan terhadap habitat dan populasi dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya demi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Izwar, selama Orde Baru berlangsung, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik. Termas...

Baca selengkapnya

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Baca selengkapnya