Langsung ke konten utama

Pustakawan Membangun Minat Baca Masyarakat




NATUNA – Keberadaan seorang pustakawan dalam sebuah perpustakaan dinilai sangat penting karena mampu menumbuhkan minat baca masyarakat. Pasalnya, seorang pustakawan dapat menjalin interaksi dengan para pengunjung perpustakaan sebagai bentuk pelayanan personal.



“Apabila pelayanan personal ini salah maka perpustakaan hanya akan menghabiskan waktu dan uang untuk penyediaan buku dan fasilitas lain tanpa ada manfaat karena tidak ada pengunjung atau peminat,” terang Kepala Perpustakaan Kabupaten Natuna, Drs.Jasman Harun kepada detikkepri.com.


Dijelaskan, interaksi pustakawan dengan pengunjung dalam hal pelayanan merupakan bagian yang paling terlihat dari operasional perpustakaan.Dan ini sering menjadi bagian sehingga perpustkaan dinilai sebagai perpustakaan yang baik atau buruk.


Jasman menilai, minat baca dalam sarana mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat diperlihatkan dengan kinerja seorang pustakawan. Karena itu, kepedulian pemerintah daerah untuk membangun budaya dan minat baca masyarakat sangat diperlukan.


“Caranya, sangat tergantung pada kondisi Pemerintah Daerah. Misalnya, dengan mendirikan perpustakaan daerah atau perpustakaan keliling.” kata Jasman.


Ia menambahkan, semangat kebangkitan perpustakaan di Indonesia, sudah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Keberadaan undang-undang itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 yang mewajibkan urusan perpustakaan di daerah masing-masing dan PP Nomor 41 Tahun 2007 yang memberi peluang kelembagaan perpustakaan ada di pemerintah daerah.


“Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan Pemda untuk turut aktif mengembangkan dan memberdayakan perpustakaan. Dengan demikian, program pembangunan daerah dalam mencerdaskan bangsa dapat terwujud secara merata,” jelasnya.


Ia mengharapkan dengan keberadaan aturan tersebut maka keberadaan perpustakaan-perpustakaan di daerah semakin menggeliat dan bersemangat untuk pengembangan informasi dan pengetahuan. Termasuk keberadaan perpustakaan milik rakyat yang diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan pengetahuan dan informasi masyarakat.


Sementara itu, Dewan Pendidikan Natuna, Gazali Manaf, mengungkapkan pentingnya pustakawan yang handal yang memiliki strategi dalam menarik minat baca masyarakat atau pengunjung.


Dikatakan, minat baca dan minat mengunjungi perpustakaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan kemunculannya. Minat adalah sebuah dorongan dari dalam seseorang ketika ia menyadari tindakan itu menumbuhkan kesenangan dan kepuasan.


Karena itu, menurut Gazali, penting bagi seorang pustakawan dan para pengelola perpustakaan untuk mengubah image dengan memperbaiki citra dan harus menunjukkan percaya diri dan kebanggaan atas profesinya. Pustakawan berarti berani untuk menghadapi publik dengan mengubah penampilan, cerdas, komunikatif dan ramah.


“Untuk itu, perlu adanya sosialisasi ke daerah Kecamatan yang kurang tersentuh dengan sarana perpustakaan. Dengan demikian akan menjadikan perpustakaan sarana pintar untuk masyarakat,” pungkasnya. Rikyrinovsky Sumber:WWW.Detikkepri.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Imalko Komitmen Membangun Natuna

NATUNA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Imalko S.Sos menyatakan komitmennya untuk membangun Natuna. Hal ini dilakukan dengan menggali semua potensi yang dimiliki Kabupaten terpencil tersebut. “Kita melihat perspektif Natuna demikian elok dengan banyak potensi. Sayang jika pulau yang terletak nun jauh di mata ini tidak termanfaatkan secara optimal sehingga tetap menjadi pulau terluar yang terpencil di ujung utara bumi pertiwi,” ujarnya kepada detikkepri.com. Meski terpencil dan minim fasilitas, ungkapnya, Natuna sebenarnya bukanlah Kabupaten yang miskin. Di bagian utara Natuna, terpendam ladang gas D-alpha dengan total cadangan 222 trilyun cubic feet. Selain itu, ada kandungan gas hidrokarbon sebesar 46 trilyun cubic feet. “Ini menjadikan Natuna sebagai salah satu sumber cadangan gas terbesar di Asia,” jelas kader muda Partai Demokrat tersebut. Dikatakanya, untuk perhubungan laut, Natuna tinggal mengimplementasikan Inpres No 5/2005 secara serius. Dengan aturan itu dapat diberlakuka...

Natuna Pilot Project Kawasan Konsevasi Laut Daerah

NATUNA – Kabupaten Natuna terpilih menjadi pilot project Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan tersebut difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Periakan (DKP) Kabupaten Natuna. Selain sebagai KKLD juga diselenggarakan kegiatan Coremap II. Kepala DKP Natuna, Izwar Aspawi, mengatakan program KKLD sebenarnya telah terbentuk. Karena itu, DKP hanya akan melakukan penyempurnaan kegiatan dengan mencari strategi pengelolaan yang ideal dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dijelaskan, pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan, pengamanan dan pembinaan terhadap habitat dan populasi dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya demi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Izwar, selama Orde Baru berlangsung, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik. Termas...