NATUNA – Sejumlah kalangan khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, meragukan kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkab Natuna. Pasalnya, belum ada tindak lanjut program pengembangan unggulan seperti pengolahan kelapa terpadu dan pengolahan ikan yang dikerjakan Perusda melalui Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Natuna, tahun 2007 silam.
“Padahal untuk mendukung program tersebut telah dikucurkan dana sebesar Rp.7 Miliar,” ungkap Kepala Desa Kelarik Air, Mali Nirwan, SE, menjawab detikkepri.com.
Menurutnya, warga desa yang terkait dengan program tersebut berharap agar Perusda kembali melanjutkan program yang telah direncanakan. Apalagi, warga desa telah mempersiapkan diri dan begitu semangat dapat mengembangkan usaha yang sempat berjalan beberapa bulan pada tahun 2007 silam.
Dikatakan, pihak Peruda dan ICMI berencana mengembangkan program CPO dengan minyak kelapa termasuk penangkapan ikan. Untuk ikan sendiri, akan dilakukan bertahap yakni penjuala ikan segar atau pengolahan ikan.
Mali mengungkapkan, dalam perjalanannya program sudah sempat berjalan. Warga telah mempersiapkan orang-orang sesuai dengan kelompok usahanya. Seperti misalnya, kelompok kelapa, kelompok ikan. Mereka juga telah mendapatkan pelatihan khususnya pengembangan kelapa untuk menghasilkan beberapa produk turunannya.
“Ceritanya kelapa itu semuanya bisa diolah dan tidak ada yang terbuang. Mulai dari sabut sampai tempurungnya. Tetapi setelah berjalan ternyata tidak berjalan. Apa masalahnya sekarang, kita belum tahu,” ungkap Nirwan di kediamannya.
Ia menilai, kendala usaha yang mendapat suport dana dari Pemkab Natuna melalui Perusda itu, adalah pada tenaga pemasaran yang masih belum dapat bekerja dengan baik. Begitu juga belum adanya kerjasama yang dapat mengacu pada satu arah untuk mencapai tujuan, sehingga apa yang selama ini diusahakan, menjadi terbengkalai.
Sebagai gambaran, akunya, saat pihak yang membutuhkan sudah siap, justru pihak pengelola yang memproduksinya yang belum siap. Hal ini mungkin terkait dengan kondisi di lapangannya yang belum bersinergi.
“Untuk trip pertama saja kebanyakan dari desa saya. Karena saya adalah motivatornya. Sedang desa lain masih lihat-lihat dulu. Kalau desa kita maju, baru yang lainya ikut. Degan kondisi yang sendat-sendat seperti ini tentu susah untuk kembali mengajak masyarakat kembali berproduksi sehingga harus mulai seperti awal berdiri,” ceritanya
Terbengkalainya program yang dapat menyerap banyak tenaga kerja khususnya masyarakat Bunguran Utara itu, juga dikarenakan perencanaan awal yang dibuat pihak pengelola belum tepat sasaran. Alhasil program hanya dapat dilakukan dipertengahan jalan saja sementara masyarakat yang sudah mendapat pelatihan serta bimbingan mengenai apa yang dikelola Perusda, terlihat sudah siap bekerja.
Semenjak terkendalanya program tersebut, ujarnya, banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap upaya yang selama ini dilakukan Perusda. Apalagi, sampai saat ini, Perusda masih belum memberikan tanda-tanda untuk melanjutkan program tersebut. Alasan yang disampaikan masih menunggu pemasokan sejumlah peralatan seperti mesin pengolah kelapa terpadu.
Camat Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Sabki Muhammad mengaku sudah melaporkan permasalahan yang terjadi ke Bupati Natuna, Drs.H.Raja Amirullah, Apt saat melakukan Kunjungan Keja (Kunker) dalam rangka peninjauan program rumput laut beberapa waktu lalu.
“Saya sudah laporkan bahwa disini ada pabrik kelapa dan tidak berjalan. Beliau mengataka akan melihat situasi kedepannya nanti. Namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya,” katanya.
Dia juga menilai bahwa program yang dilaksanakan Peruda tersebut, tidak berjalan sebagai mestinya. Sebagai contoh, dalam hal pembelian bahan baku, pihak pengelola memperoleh kelapa dengan membeli seharga Rp.500 per biji. Kelapa kemudian dikeringkan untuk selanjutnya disuling.
“Inikan mubazir karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Padahal bisa saja pengelola membeli dalam bentuk kopra dari masyarakat,” pungkasnya. (Riky R)
Komentar