Pengusaha Lokal Harus Jeli Tangkap Peluang Migas

NATUNA – Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Drs.Ilyas Sabli, Msi menghimbau para pengusaha loka untuk jeli dalam menangkap peluang pengelolaan Migas di Natuna. Pemkab juga akan mendorong para pengusaha yang ada untuk “bermain” di industri hulu Minyak dan Gas Bumi.

“Kita minta pengusaha local untuk menangkap peluang yang ada. Mereka juga harus jeli dan akan kita dorong untuk ikut bersaing,” kata Ilyas menjawab detikkepri.com di ruang kerjanya.

Dikatakan, para pengusaha Natuna harus berani mengambil resiko dan mau meningkatkan kemampuannya dalam perkembangan ekspansi eksplorasi Migas di Natuna. Para pengusaha tidak hanya menunggu karena peluang yang ada sangat banyak.

Ilyas mencontohkan, kebutuhan akan pangan pekerja Migas, penginapan dan Rumah Makan juga diperlukan untuk mendukung kegiatan hulu Migas. Belum lagi sektor transportasi darat, laut maupun udara.

“Pemkab juga akan berusaha meningkatkan kapasitas tenaga kerja agar putra daerah dapat ikut terserap di industri hulu Migas meski membutuhkan kompetensi yang tinggi,” ujarnya.

Menurut Ilyas, dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Natuna, kontraktor KKS diharapkan dapat bekerja dengan aman dan nyaman tanpa rasa was-was. Untuk itu, pihak Pemkab secara rutin akan memberikan sosialisasi dan pemahaman pada seluruh pihak terkait, khususnya ke masyarakat, terkait pentingnya situasi yang kondusif tersebut.

Terpisah, sebelumnya, Kepala Operasi BP.Migas Wilayah Sumbagut, Hanif Rusjdi dalam pemaparan tentang Migas di Hotel Nirwana Garden, berapa waktu lalu mengungkapkan bahwa Pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk pengembangan Blok D Alpha Natuna. Penunjukan itu melalui Surat Menteri ESDM Nomor : 3588/11/ MEM/ 2008 tanggal 2 Juni 2008.

Dijelaskan, blok yang terletak di cekung utara sekitar Pulau Laut, Kabupaten Natuna tersebut rencananya akan mulai dikembangkan pada tahun 2010 ini dan akan berproduksi pada tahun 2018.

Lebih Lanjut disampaikan, BP.Migas menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam pengembangan blok D Alpha tersebut. Karena itu, BP.Migas bersama KKS telah berkomitmen untuk mendayagunakan pengusaha lokal, badan usaha milik daerah (BUMD), dan koperasi, sesuai kemampuan dan kapasitasnya.

“Kita berharap kegiatan industri hulu Migas akan menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah,” katanya. (Riky R)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SMK Kelautan Menuju RSBI

NATUNA – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan Kabupaten Natuna menuju sekolah Rintisan Sekolah Berstandard Internasional (RSBI). Untuk mencapai status itu dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Kepala Sekolah SMK Kelautan Kabupaten Natuna, Drs.Hamid Asnan, mengatakan pencapaian sekolah RSBI itu akan dimulai tahun 2010 ini dengan ditandai pengucuran dana Rp.5 Miliar dengan dua tahap pencairan. Dana tersebut merupakan dana sharing dengan pembagian 50 persen dari Pemerintah Pusat, 30 persen dari Pemerintah Provinsi dan 20 persen dari Pemerintah Kabupaten Natuna. ”Pencapaian RSBI merupakan proyek prestisius karena dibiayai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari total dana yang dibutuhkan,” terang Hamid di ruangannya, Selasa (10/2). Selama masa rintisan tersebut, katanya, pihak SMK Kelautan akan menerapkan penerimaan siswa baru dengan seleksi yang ketat sebagai bibit unggul dari masing sekolah asal. Sedangkan jumlah siswanya akan dibatasi antara 24 - 30 ora...

Baca selengkapnya

Natuna Pilot Project Kawasan Konsevasi Laut Daerah

NATUNA – Kabupaten Natuna terpilih menjadi pilot project Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan tersebut difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Periakan (DKP) Kabupaten Natuna. Selain sebagai KKLD juga diselenggarakan kegiatan Coremap II. Kepala DKP Natuna, Izwar Aspawi, mengatakan program KKLD sebenarnya telah terbentuk. Karena itu, DKP hanya akan melakukan penyempurnaan kegiatan dengan mencari strategi pengelolaan yang ideal dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dijelaskan, pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan, pengamanan dan pembinaan terhadap habitat dan populasi dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya demi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Izwar, selama Orde Baru berlangsung, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik. Termas...

Baca selengkapnya

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Baca selengkapnya