Langsung ke konten utama

APBD Jangan Untuk Kampanye




sumberwww.Detikkepri.com
laporan:Rikyrinovsky

NATUNA - Menjelang Pemilukada Natuna 2011 mendatang, banyak kalangan mengkuatirkan penggunaan dana APBD untuk kepentingan pribadi berupa kampanye diri para calon. Hal ini didasari para kandidat yang maju di Pemilukada Natuna, baik sebagai Calon Bupati maupun Wakil Bupati, masih menduduki jabatan di lingkungan Pemkab Natuna.



“Kita minta para Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada Pemilukada Natuna 2011 mendatang tidak memanfaatkan dana APBD untuk dana sosialisasi atau kampanye. Keberadaan dana APBD adalah uang rakyat, tentu penggunaannya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua LSM Gerbang Utara, Safrizal Sofyan, menjawab FOKUS.

Menurutnya, pengunaan dana APBD, khususnya APBD Perubahan 2010, hendaknya jangan dikaitkan untuk kepentingan politik. Apalagi sampai dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati yang akan bertarung.

Dia mengungkapkan dari pengesahan APBD Perubahaan terungkap bahwa total dana APBD Natuna menembus angka Rp 1 Trilyun. Jumlah itu berasal dari APBD murni sebesar Rp 835,28 Miliar dan tambahan setelah perubahan sebesar Rp 280,45 Miliar.

Dana sebesar itu diperuntukkan bagi penambahan belanja tidak langsung SKPD yang meliputi: subsidi listrik, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan serta bantuan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, banyak dana yang terposting untuk bantuan ke sejumlah Organisasi, Ormas, Organisasi Kepemudaan serta yayasan yang sesunguhnya tidak sepatutnya dianggarkan.

‘Bayangkan saja, untuk bantuan ke satu organisasi saja bisa menembus angka Rp 500 juta sampai Rp 1 Miliar. Karena itu ada kekuatiran dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye kelompok pendukung calon tertentu. Apalagi, bila melihat bahwa penyerapan dana tersebut tidak menyentuh ke rakyat meski uang itu adalah uang rakyat,” jelasnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Natuna, Aspalani, meminta para pejabat sebagai abdi masyarakat, harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan penguasa. Sebab, sesuai dengan tugas pokoknya, pejabat pemerintah itu, harus melayani kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan penguasa.

"Ingat, dana APBD jangan sampai digunakan untuk kepentingan salah satu golongan. Apalagi digunakan untuk kampanye dan sosialisasi,” ujar mantan Kepala Desa Harapan Jaya ini. Riky R

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Malu Ah Sama Monyet!

Oleh: Erika Untung Ada hal menarik yang saya lihat ketika sedang menghabiskan akhir minggu bersama dengan papa, mama, oma, dan 2 adik saya. Dalam sebuah perjalanan di daerah Kelapa Gading, saya melihat hal yang cukup menggelikan ketika sedang terjebak kondisi jalanan yang macet. Di pinggir jalan ada 1 ekor monyet beserta dengan sang majikannya. Ketika mobil yang saya tumpangi secara perlahan maju ke depan menjauhi monyet tersebut, perhatian saya secara tidak sengaja tetap tertuju pada si monyet tersebut. Sang pengendara mobil di belakang saya menjulurkan tangannya untuk memberikan selembar uang seribuan kepada monyet tersebut. Apa yang terjadi? Monyet tersebut menerima uang lembaran tersebut. Kemudian melipatnya … dan menciumnya, serta menunduk berterimakasih kepada sang pemberi uang tersebut.. Whew! Sungguh hampir sama dengan manusia bermental pengemis yang semakin banyak saja di negeri ini! Kemudian sang monyet tersebut memberikan uang tersebut kepada majikannya yang hanya ce...
Baca selengkapnya

Logo Daerah Kabupaten Anambas Diresmikan

ANAMBAS - Setelah melalui pematangan dari hasil pencarian karakter marwah negeri Kepulauan Anambas untuk symbol daerah, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Logo dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas, akhirnya diresmikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, 24 Juni 2010. Peresmian ini menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan hari terbentuknya Kabupaten Anambas. Pejabat Bupati Anambas, Yusrizal mengaku lega dan senang dengan telah disahkannya lambang daerah ini. “Ini merupakan salah satu barometer daerah pemekaran yang baru seumur jagung dan dengan harapan Anambas bisa menciptakan daerah yang maju dan berkembang disegala sektor,” ujar Yusrizal. Menurutnya, logo daerah hendaknya bukan sekedar penghias sebuah struktur kepemerintahan tapi merupakan sebuah atribut yang terus akan dipertahankan dan diperjuangkan. Karena itu, atas nama pemerintah daerah ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih sehingga produk logo...
Posting Komentar
Baca selengkapnya