Langsung ke konten utama

SMK Kelautan Menuju RSBI








NATUNA – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan Kabupaten Natuna menuju sekolah Rintisan Sekolah Berstandard Internasional (RSBI). Untuk mencapai status itu dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun.



Kepala Sekolah SMK Kelautan Kabupaten Natuna, Drs.Hamid Asnan, mengatakan pencapaian sekolah RSBI itu akan dimulai tahun 2010 ini dengan ditandai pengucuran dana Rp.5 Miliar dengan dua tahap pencairan. Dana tersebut merupakan dana sharing dengan pembagian 50 persen dari Pemerintah Pusat, 30 persen dari Pemerintah Provinsi dan 20 persen dari Pemerintah Kabupaten Natuna.


”Pencapaian RSBI merupakan proyek prestisius karena dibiayai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari total dana yang dibutuhkan,” terang Hamid di ruangannya, Selasa (10/2).


Selama masa rintisan tersebut, katanya, pihak SMK Kelautan akan menerapkan penerimaan siswa baru dengan seleksi yang ketat sebagai bibit unggul dari masing sekolah asal. Sedangkan jumlah siswanya akan dibatasi antara 24 - 30 orang siswa per kelasnya.


Selain itu, tambah Hamid, untuk kegiatan belajar mengajar akan menggunakan bilingual yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.


“Tahun pertama, penerapan bahasa pengantar 25 persen bahasa Inggris dan 75 persen bahasa Indonesia. Tahun kedua bahasa pengantarnya masing masing 50 persen dan tahun ketiga bahasa pengantarnya 75 persen bahasa Inggris dan 25 persen bahasa Indonesia,” ungkap Hamid.


Hamid menambahkan, sebagai bibit unggul para siswa nantinya akan diprioritaskan belajar eksakta serta teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT). Untuk itu, dikelas siswa akan difasilitasi komputer dengan sambungan jaringan internet.


Diungkapkan, untuk glombang pertama penyaringgan siswa yang mendaftar ke SMK Kelautan ada 40 siswa. Masing masing siswa telah melengkapi segala test tertulis maupun persaratan lainya. Sedang untuk penerimaan gelombang kedua dilangsungkan 10–25 Juni ini hingga mencapai 70 siswa baru.


Kata Hamid, terkait dengan standard penerimaan, siswa harus memiliki nilai rata rata minimil 7,0 pada rapor. Nilai ini turun dari tahun sebelumnya yang mematok nilai rata rata 7,5 di rapor pada semester 1-5, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.


Hamid juga menjelaskan bahwa program sekolah bertaraf SBI ini merupakan gagasan kerjasama Departemen Pertahanan Nasional dan perpaduan dari Departemen Pendidikan Nasional.


“Ini diperuntukan bagi sekolah daerah perbatasan. Empat sekolah yang memenuhi persyaratan dari program tersebut adalah Sekolah Kelautan di Sulawesi, Nunukan, Sambas, Etikong dan Natuna,” tambahnya.


Hamid berharap Pemkab Natuna dapat memikirkan kelanjutan RSBI yang disambut SMKN dengan memenuhi standar pengajar Guru sesuai ketentuan RSBI yakni dari S1 ke S2.www.Detikkepri.com Riky Rinovsky

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ortu Mahasiswa STP Perikanan Tagih Janji Bupati

www.Detikkepri.com NATUNA – Sejumlah orang tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta asal Natuna, Rabu (10/2) mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Mereka menagih janji Bupati Natuna pada 2007 lalu yang membebaskan segala dana pendidikan selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di STP. Selama tiga jam mereka menunggu Plt.Kepala Dinas Pendidikan Natuna, Drs.Umar Natuna. Namun yang ditunggu tidak juga kelihatan untuk menemui mereka. Kepada detikkepri.com, para orang tua siswa mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk meminta penjelasan pihak Dinas Pendidikan terkait denan dana operasional para siswa. Terpisah, Kepala Sekolah SMK I, Hamid Asnan menerangkan pada tahun 2007 para siswa alumnus SMKN I mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta dengan model kerja sama melalui MoU dengan Pemkab Natuna. “Saat itu, Kadis Pendidikan masih dijabat Hamdi dan Kasie Pendidikan Luar Sekolah, Marka,” ungkapnya. Dijelaskan, Mo...

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Daeng Rusnadi Tersangka Pembebasan Lahan SMU

NATUNA - Bupati Natuna non aktif, Daeng Rusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Ranai, Natuna, atas pengadaan lahan SMU Unggulan di jalan Sihotang seluas 20.000 M2. Pembebasan lahan tersebut berlangsung pada Mei 2007 lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Ranai, Arif Mulyawan, Kamis (11/2) mengatakan penetapan status tersangkat tersebut berlangsung sejak Rabu (10/2). ”Kita menetapkan status tersangka kepada bupati Natuna non aktif, Daeng Rusnadi, atas dugaan korupsi pada pembebasan lahan SMU Unggulan di jalan Sihotang dengan luas tanah 20.000 M2 bulan Mei 2007," kata Arif. Menurut Arif, dalam pembebasan lahan tersebut pihak Pemkab mencairkan dana sebesar Rp.6 Miliar. Dana itu untuk pembebasan Rp.5,9 Milyar dan Rp.100 juta untuk pembuatan sertifikat. Diungkapkan, tanah seluas 20.000 M2 tersebut dibebaskan dengan harga Rp.295 ribu. Sementara harga satuan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya Rp.80 ribu per M2 nya. "Berdasarkan harga NJOP terlihat per...