Natuna Minim Infrastruktur Jalan

NATUNA – Meski telah memasuki usianya yang ke 11 tahun, ternyata Kabupten Natuna masih minim akan infrastruktur jalan. Hal ini sering menjadi keluhan warga masyarakat.

“Sarana jalan masih jadi keluhan karena masih jauh dari harapan. Pemkab Natuna seolah enggan memperhatikan,” kata Rahmat, warga Bandarsyah, Ranai, Natuna, kepada detikkepri.com, Minggu (14/2).

Menurutunya, kondisi infrastruktur jalan tersebut tidak saja di pedesaan tetapi juga pusat kota baik di Bunguran Timur dimana banyak jalan yang rusak. Padahal, pemerintah baik Pemkab Natuna maupun Pemprov Kepri bisa saja menganggarkan dana perbaikan.

Rahmat mencontohkan, kerusakan sarana jalan menuju lokasi jalan di depan Perusda dekat asrama TNI 134, jalan Sebrantas depan kantor Lurah Bandarsyah.

“Untuk jalan Sebrantas, terdapat kerusakan dengan berapa lubang yang cukup dalam. Kondisi ini sering membuat pengendara jatuh bahkan tabrakan karena sama-sama menghindari lubang jalan,” ujarnya.

Tukimin, warga Sungai Ulu, menambahkan, kerusakan jalan juga terjadi di ruas jalan menuju ke desa Sungai Hulu.

Menurutnya, kerusakan karena pengerjaan jalan tersebut asal jadi. Ini terlihat dengan pengerjaan sisi kiri dan kanan jalan yang tidak rata.

Ramli, warga lainnya yang berprofesi sebagai seorang guru di Ranai menjelaskan sarana infrastruktur jalan merupakan sarana yang cukup vital untuk mendukung aktivitas masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya.

Karena itu, ia menyayangkan jika Pemkab masih belum melakukan perbaikan terhadap sarana jalan tersebut.

“Padahal, infrastruktur jalan merupakan satu-satunya akses masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari,” ungkap Ramli singkat. Riky Rinovsky Sumber:WWW.Detikkepri.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SMK Kelautan Menuju RSBI

NATUNA – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan Kabupaten Natuna menuju sekolah Rintisan Sekolah Berstandard Internasional (RSBI). Untuk mencapai status itu dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Kepala Sekolah SMK Kelautan Kabupaten Natuna, Drs.Hamid Asnan, mengatakan pencapaian sekolah RSBI itu akan dimulai tahun 2010 ini dengan ditandai pengucuran dana Rp.5 Miliar dengan dua tahap pencairan. Dana tersebut merupakan dana sharing dengan pembagian 50 persen dari Pemerintah Pusat, 30 persen dari Pemerintah Provinsi dan 20 persen dari Pemerintah Kabupaten Natuna. ”Pencapaian RSBI merupakan proyek prestisius karena dibiayai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari total dana yang dibutuhkan,” terang Hamid di ruangannya, Selasa (10/2). Selama masa rintisan tersebut, katanya, pihak SMK Kelautan akan menerapkan penerimaan siswa baru dengan seleksi yang ketat sebagai bibit unggul dari masing sekolah asal. Sedangkan jumlah siswanya akan dibatasi antara 24 - 30 ora...

Baca selengkapnya

Natuna Pilot Project Kawasan Konsevasi Laut Daerah

NATUNA – Kabupaten Natuna terpilih menjadi pilot project Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan tersebut difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Periakan (DKP) Kabupaten Natuna. Selain sebagai KKLD juga diselenggarakan kegiatan Coremap II. Kepala DKP Natuna, Izwar Aspawi, mengatakan program KKLD sebenarnya telah terbentuk. Karena itu, DKP hanya akan melakukan penyempurnaan kegiatan dengan mencari strategi pengelolaan yang ideal dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dijelaskan, pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan, pengamanan dan pembinaan terhadap habitat dan populasi dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya demi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Izwar, selama Orde Baru berlangsung, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik. Termas...

Baca selengkapnya

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Baca selengkapnya