Langsung ke konten utama

Natuna Minim Infrastruktur Jalan




NATUNA – Meski telah memasuki usianya yang ke 11 tahun, ternyata Kabupten Natuna masih minim akan infrastruktur jalan. Hal ini sering menjadi keluhan warga masyarakat.



“Sarana jalan masih jadi keluhan karena masih jauh dari harapan. Pemkab Natuna seolah enggan memperhatikan,” kata Rahmat, warga Bandarsyah, Ranai, Natuna, kepada detikkepri.com, Minggu (14/2).


Menurutunya, kondisi infrastruktur jalan tersebut tidak saja di pedesaan tetapi juga pusat kota baik di Bunguran Timur dimana banyak jalan yang rusak. Padahal, pemerintah baik Pemkab Natuna maupun Pemprov Kepri bisa saja menganggarkan dana perbaikan.


Rahmat mencontohkan, kerusakan sarana jalan menuju lokasi jalan di depan Perusda dekat asrama TNI 134, jalan Sebrantas depan kantor Lurah Bandarsyah.


“Untuk jalan Sebrantas, terdapat kerusakan dengan berapa lubang yang cukup dalam. Kondisi ini sering membuat pengendara jatuh bahkan tabrakan karena sama-sama menghindari lubang jalan,” ujarnya.


Tukimin, warga Sungai Ulu, menambahkan, kerusakan jalan juga terjadi di ruas jalan menuju ke desa Sungai Hulu.


Menurutnya, kerusakan karena pengerjaan jalan tersebut asal jadi. Ini terlihat dengan pengerjaan sisi kiri dan kanan jalan yang tidak rata.


Ramli, warga lainnya yang berprofesi sebagai seorang guru di Ranai menjelaskan sarana infrastruktur jalan merupakan sarana yang cukup vital untuk mendukung aktivitas masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya.


Karena itu, ia menyayangkan jika Pemkab masih belum melakukan perbaikan terhadap sarana jalan tersebut.


“Padahal, infrastruktur jalan merupakan satu-satunya akses masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari,” ungkap Ramli singkat. Riky Rinovsky Sumber:WWW.Detikkepri.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Imalko Komitmen Membangun Natuna

NATUNA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Imalko S.Sos menyatakan komitmennya untuk membangun Natuna. Hal ini dilakukan dengan menggali semua potensi yang dimiliki Kabupaten terpencil tersebut. “Kita melihat perspektif Natuna demikian elok dengan banyak potensi. Sayang jika pulau yang terletak nun jauh di mata ini tidak termanfaatkan secara optimal sehingga tetap menjadi pulau terluar yang terpencil di ujung utara bumi pertiwi,” ujarnya kepada detikkepri.com. Meski terpencil dan minim fasilitas, ungkapnya, Natuna sebenarnya bukanlah Kabupaten yang miskin. Di bagian utara Natuna, terpendam ladang gas D-alpha dengan total cadangan 222 trilyun cubic feet. Selain itu, ada kandungan gas hidrokarbon sebesar 46 trilyun cubic feet. “Ini menjadikan Natuna sebagai salah satu sumber cadangan gas terbesar di Asia,” jelas kader muda Partai Demokrat tersebut. Dikatakanya, untuk perhubungan laut, Natuna tinggal mengimplementasikan Inpres No 5/2005 secara serius. Dengan aturan itu dapat diberlakuka...

Natuna Pilot Project Kawasan Konsevasi Laut Daerah

NATUNA – Kabupaten Natuna terpilih menjadi pilot project Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan tersebut difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Periakan (DKP) Kabupaten Natuna. Selain sebagai KKLD juga diselenggarakan kegiatan Coremap II. Kepala DKP Natuna, Izwar Aspawi, mengatakan program KKLD sebenarnya telah terbentuk. Karena itu, DKP hanya akan melakukan penyempurnaan kegiatan dengan mencari strategi pengelolaan yang ideal dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dijelaskan, pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan, pengamanan dan pembinaan terhadap habitat dan populasi dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya demi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Izwar, selama Orde Baru berlangsung, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik. Termas...