Sambut Ramadhan, Satpol PP Akan Razia

NATUNA – Menyambut bulan suci Ramadhan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Natuna akan melakukan razia. Razia akan difokuskan pada penertiban tempat-tempat hiburan malam yang ada di Ranai.

Menurut Kasatpol PP Kabupaten Natuna, Drs.H.Subandi, Ssos, penertiban yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa.

“Tidak hanya tempat hiburan malam saja yang akan ditertibkan. Rumah-rumah makan dan tempat-tempat yang dapat mengganggu ibadah puasa juga akan dikontrol,” katanya.

Dijelaskan, penertiban akan dilakukan sebelum dan sesudah Ramadan. Saat ini, pihak Satpol PP tengah menyusun jadwal yang akan diagendakan.

Khusus tempat-tempat hiburan malam, katanya, pada bulan Ramadan, tidak diperbolehkan membunyikan musik dan mempekerjakan pramusaji dengan berpakayan tidak sopan. Dan jika hal tersebut dilanggar, maka akan tindak tegas sesuai dengan aturan yang ada.

“Kalau perlu izinnya akan kita cabut,” tegas Subandi.

Subandi menambahkan, razia akan dilakukan di cafe, restoran, tempat karaoke, swalayan, dan sejumlah titik lainnya yang terindikasi melakukan penjualan minuman beralkohol. Selain itu, pihaknya juga akan memeriksa izin penjualan dan izin usaha.

Untuk para pekerja seks, tegas Subandi, juga akan dirazia. Khususnya bagi mereka yang beroperasi di tempat hiburan malam dan hotel.

Kepada para PNS di lingkungan Pemkab Natuna, Subandi mengingatkan untuk tidak berada di warung makan pada saat jam dinas. Jika tersebut dilanggar juga akan diberi sanksi tindakan. (Riky R)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SMK Kelautan Menuju RSBI

NATUNA – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan Kabupaten Natuna menuju sekolah Rintisan Sekolah Berstandard Internasional (RSBI). Untuk mencapai status itu dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Kepala Sekolah SMK Kelautan Kabupaten Natuna, Drs.Hamid Asnan, mengatakan pencapaian sekolah RSBI itu akan dimulai tahun 2010 ini dengan ditandai pengucuran dana Rp.5 Miliar dengan dua tahap pencairan. Dana tersebut merupakan dana sharing dengan pembagian 50 persen dari Pemerintah Pusat, 30 persen dari Pemerintah Provinsi dan 20 persen dari Pemerintah Kabupaten Natuna. ”Pencapaian RSBI merupakan proyek prestisius karena dibiayai Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari total dana yang dibutuhkan,” terang Hamid di ruangannya, Selasa (10/2). Selama masa rintisan tersebut, katanya, pihak SMK Kelautan akan menerapkan penerimaan siswa baru dengan seleksi yang ketat sebagai bibit unggul dari masing sekolah asal. Sedangkan jumlah siswanya akan dibatasi antara 24 - 30 ora...

Baca selengkapnya

Natuna Pilot Project Kawasan Konsevasi Laut Daerah

NATUNA – Kabupaten Natuna terpilih menjadi pilot project Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan tersebut difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Periakan (DKP) Kabupaten Natuna. Selain sebagai KKLD juga diselenggarakan kegiatan Coremap II. Kepala DKP Natuna, Izwar Aspawi, mengatakan program KKLD sebenarnya telah terbentuk. Karena itu, DKP hanya akan melakukan penyempurnaan kegiatan dengan mencari strategi pengelolaan yang ideal dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dijelaskan, pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan, pengamanan dan pembinaan terhadap habitat dan populasi dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya demi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Izwar, selama Orde Baru berlangsung, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik. Termas...

Baca selengkapnya

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Baca selengkapnya