Langsung ke konten utama

Warga Desa Kiabu Minta Tower Komunikasi





ANAMBAS - Warga Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, meminta Pemkab untuk membangun tower konunikasi. Permintaan ini mengingat belum juga memiliki sarana komunikasi sehingga sulit untuk berkomunikasi keluar.



“Kita minta Pemkab mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan tower komunikasi sehigga masyarakat dapat berhubungan dengan dunia luar,” kata Dodi, warga Desa Kiabu, kepada detikkepri.com.

Dijelaskan, akibat belum adanya sarana komunikasi itu, warga terkendala melakukan aktivitas perdagangan dan sejumlah keperluan lainnya. Dan ini menjadi penyebab mengapa lambatnya kemajuan di Desa Kiabu.

Menurutnya, banyak hal yang tidak dapat diperoleh akibat tidak adanya sarana komunikasi tersebut. Terutama untuk membuka usaha jasa perdagangan. Padahal, rentang kendali untuk dapat sampai ke tujuan, harus ditempuhnya sangat jauh.

Dodi mencontohkan, untuk bisa mengetahui harga pasaran barang dagang saja, bisa memakan waktu berhari-hari. Dan ini bisa menghambat dalam membuka usaha besar-besaran.

Ia mengakui, saat ini sudah ada pihak swasta yang menyediakan alat komunikasi untuk membangun tower komunikasi. Namun sudah beberapa bulan menunggu, belum juga ada kepastian untuk berfungsi.

Pentingnya sarana komunikasi itu, ungkapnya, terlihat dengan pengalaman saat terjadi kecelakaan yang menimpa warga Desa Kiabu belum lama ini. Untuk memberikan pertolongan, warga harus menuju ke sebuah pulau yang dapat menjangkau signal telepon seluler.

“Untuk meminta bantuan medis dari pihak Kabupaten, warga harus membuang waktu setengah jam untuk pergi ke Pulau Serak yang terjangkau signal telekomunikasi,” ungkapnya.

Dikatakan, signal yang ada di pulau tersebut merupakan signal pantul dari tower komunikasi yang ada Desa Kuala Maras, Jemaja Timur. Sedangkan untuk Desa Kiabu, setidaknya harus ada satu tower pembantu.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Anambas, Oscar S mengatakan pihaknya akan segera mengaktifkan sejumlah tower mini milik Diskominfo yang dicanangkan dalam program Desa Pintar atau Desa Berdering.

“Semua tower mini milik Diskominfo akan diaktifkan. Saat ini sejumlah tekhnisi tower atau menara telekomunikasi tersebut sudah berada di tempat dan siap melaksanakan tugasnya,” kata Oscar.

Menurut Oscar, dengan datangnya para tekhnisi dari provider (operator seluler) milik Telkomsel tersebut, diharapkan sejumlah tower di beberapa desa yang masuk dalam program Desa Berdering sudah bisa diaktifkan. Salah satunya, ada di Desa Batu Belah, Kecamatan Siantan Timur.

Ia menambahkan, selama ini, sudah banyak tower yang sudah terpasang, tetapi belum aktif. Dan dengan aktifnya tower tersebut maka nanti Desa tersebut bisa benar-benar berdering.

Ia mengakui, salah satu kendala yang membuat program ini butuh waktu cukup lama untuk terealisasi adalah masalah minimnya transportasi. Khusus di Kecamatan Sintan Selatan, misalnya, untuk mencapai Desa Mengkait yakni salah satu desa yang termasuk dalam program Desa Berdering, transportasi belum ada yang membawa tim tekhnis ke daerah itu. (Riky R)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ortu Mahasiswa STP Perikanan Tagih Janji Bupati

www.Detikkepri.com NATUNA – Sejumlah orang tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta asal Natuna, Rabu (10/2) mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna. Mereka menagih janji Bupati Natuna pada 2007 lalu yang membebaskan segala dana pendidikan selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di STP. Selama tiga jam mereka menunggu Plt.Kepala Dinas Pendidikan Natuna, Drs.Umar Natuna. Namun yang ditunggu tidak juga kelihatan untuk menemui mereka. Kepada detikkepri.com, para orang tua siswa mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk meminta penjelasan pihak Dinas Pendidikan terkait denan dana operasional para siswa. Terpisah, Kepala Sekolah SMK I, Hamid Asnan menerangkan pada tahun 2007 para siswa alumnus SMKN I mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta dengan model kerja sama melalui MoU dengan Pemkab Natuna. “Saat itu, Kadis Pendidikan masih dijabat Hamdi dan Kasie Pendidikan Luar Sekolah, Marka,” ungkapnya. Dijelaskan, Mo...

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Daeng Rusnadi Tersangka Pembebasan Lahan SMU

NATUNA - Bupati Natuna non aktif, Daeng Rusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Ranai, Natuna, atas pengadaan lahan SMU Unggulan di jalan Sihotang seluas 20.000 M2. Pembebasan lahan tersebut berlangsung pada Mei 2007 lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Ranai, Arif Mulyawan, Kamis (11/2) mengatakan penetapan status tersangkat tersebut berlangsung sejak Rabu (10/2). ”Kita menetapkan status tersangka kepada bupati Natuna non aktif, Daeng Rusnadi, atas dugaan korupsi pada pembebasan lahan SMU Unggulan di jalan Sihotang dengan luas tanah 20.000 M2 bulan Mei 2007," kata Arif. Menurut Arif, dalam pembebasan lahan tersebut pihak Pemkab mencairkan dana sebesar Rp.6 Miliar. Dana itu untuk pembebasan Rp.5,9 Milyar dan Rp.100 juta untuk pembuatan sertifikat. Diungkapkan, tanah seluas 20.000 M2 tersebut dibebaskan dengan harga Rp.295 ribu. Sementara harga satuan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya Rp.80 ribu per M2 nya. "Berdasarkan harga NJOP terlihat per...