Langsung ke konten utama

Warga Desa Kiabu Minta Tower Komunikasi





ANAMBAS - Warga Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, meminta Pemkab untuk membangun tower konunikasi. Permintaan ini mengingat belum juga memiliki sarana komunikasi sehingga sulit untuk berkomunikasi keluar.



“Kita minta Pemkab mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan tower komunikasi sehigga masyarakat dapat berhubungan dengan dunia luar,” kata Dodi, warga Desa Kiabu, kepada detikkepri.com.

Dijelaskan, akibat belum adanya sarana komunikasi itu, warga terkendala melakukan aktivitas perdagangan dan sejumlah keperluan lainnya. Dan ini menjadi penyebab mengapa lambatnya kemajuan di Desa Kiabu.

Menurutnya, banyak hal yang tidak dapat diperoleh akibat tidak adanya sarana komunikasi tersebut. Terutama untuk membuka usaha jasa perdagangan. Padahal, rentang kendali untuk dapat sampai ke tujuan, harus ditempuhnya sangat jauh.

Dodi mencontohkan, untuk bisa mengetahui harga pasaran barang dagang saja, bisa memakan waktu berhari-hari. Dan ini bisa menghambat dalam membuka usaha besar-besaran.

Ia mengakui, saat ini sudah ada pihak swasta yang menyediakan alat komunikasi untuk membangun tower komunikasi. Namun sudah beberapa bulan menunggu, belum juga ada kepastian untuk berfungsi.

Pentingnya sarana komunikasi itu, ungkapnya, terlihat dengan pengalaman saat terjadi kecelakaan yang menimpa warga Desa Kiabu belum lama ini. Untuk memberikan pertolongan, warga harus menuju ke sebuah pulau yang dapat menjangkau signal telepon seluler.

“Untuk meminta bantuan medis dari pihak Kabupaten, warga harus membuang waktu setengah jam untuk pergi ke Pulau Serak yang terjangkau signal telekomunikasi,” ungkapnya.

Dikatakan, signal yang ada di pulau tersebut merupakan signal pantul dari tower komunikasi yang ada Desa Kuala Maras, Jemaja Timur. Sedangkan untuk Desa Kiabu, setidaknya harus ada satu tower pembantu.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Anambas, Oscar S mengatakan pihaknya akan segera mengaktifkan sejumlah tower mini milik Diskominfo yang dicanangkan dalam program Desa Pintar atau Desa Berdering.

“Semua tower mini milik Diskominfo akan diaktifkan. Saat ini sejumlah tekhnisi tower atau menara telekomunikasi tersebut sudah berada di tempat dan siap melaksanakan tugasnya,” kata Oscar.

Menurut Oscar, dengan datangnya para tekhnisi dari provider (operator seluler) milik Telkomsel tersebut, diharapkan sejumlah tower di beberapa desa yang masuk dalam program Desa Berdering sudah bisa diaktifkan. Salah satunya, ada di Desa Batu Belah, Kecamatan Siantan Timur.

Ia menambahkan, selama ini, sudah banyak tower yang sudah terpasang, tetapi belum aktif. Dan dengan aktifnya tower tersebut maka nanti Desa tersebut bisa benar-benar berdering.

Ia mengakui, salah satu kendala yang membuat program ini butuh waktu cukup lama untuk terealisasi adalah masalah minimnya transportasi. Khusus di Kecamatan Sintan Selatan, misalnya, untuk mencapai Desa Mengkait yakni salah satu desa yang termasuk dalam program Desa Berdering, transportasi belum ada yang membawa tim tekhnis ke daerah itu. (Riky R)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Benarkah Ibukota Jakarta Bakal Pindah?

Meski suasana Jakarta sudah penuh sesak, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. Viva News-Pemerintah Indonesia belum lagi mewacanakan soal rencana perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahrial Loetan mengatakan, meski suasana Kota Jakarta ini sudah penuh sesak dengan transportasi amburadul, tetap saja keinginan berpindah itu belum ada. "Dulu wacana itu pernah ada, tapi tertunda," ujar Syahrial dalam obrolan bersama wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis 25 Februari 2010. Menurut Syahrial, dalam program tahun 2010 atau jangka panjang lima tahun ke depan, rencana perpindahan ibukota sama sekali tidak dicantumkan. Keinginan ini harus tertunda dengan alasan karena biayanya yang mahal. Jangankan untuk menebak berapa dana yang dibutuhkan, Syahrial mengatakan dalam bentuk studi kelayakan sekalipun Bappenas tidak memilikinya. "Perpindahan itu mungkin saja t...

Imalko Komitmen Membangun Natuna

NATUNA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Imalko S.Sos menyatakan komitmennya untuk membangun Natuna. Hal ini dilakukan dengan menggali semua potensi yang dimiliki Kabupaten terpencil tersebut. “Kita melihat perspektif Natuna demikian elok dengan banyak potensi. Sayang jika pulau yang terletak nun jauh di mata ini tidak termanfaatkan secara optimal sehingga tetap menjadi pulau terluar yang terpencil di ujung utara bumi pertiwi,” ujarnya kepada detikkepri.com. Meski terpencil dan minim fasilitas, ungkapnya, Natuna sebenarnya bukanlah Kabupaten yang miskin. Di bagian utara Natuna, terpendam ladang gas D-alpha dengan total cadangan 222 trilyun cubic feet. Selain itu, ada kandungan gas hidrokarbon sebesar 46 trilyun cubic feet. “Ini menjadikan Natuna sebagai salah satu sumber cadangan gas terbesar di Asia,” jelas kader muda Partai Demokrat tersebut. Dikatakanya, untuk perhubungan laut, Natuna tinggal mengimplementasikan Inpres No 5/2005 secara serius. Dengan aturan itu dapat diberlakuka...

Natuna Pilot Project Kawasan Konsevasi Laut Daerah

NATUNA – Kabupaten Natuna terpilih menjadi pilot project Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kegiatan tersebut difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Periakan (DKP) Kabupaten Natuna. Selain sebagai KKLD juga diselenggarakan kegiatan Coremap II. Kepala DKP Natuna, Izwar Aspawi, mengatakan program KKLD sebenarnya telah terbentuk. Karena itu, DKP hanya akan melakukan penyempurnaan kegiatan dengan mencari strategi pengelolaan yang ideal dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dijelaskan, pengelolaan kawasan konservasi adalah serangkaian upaya penataan, perencanaan, perlindungan, pengamanan dan pembinaan terhadap habitat dan populasi dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuannya demi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, koordinasi dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Izwar, selama Orde Baru berlangsung, kebijakan pengelolaan sumberdaya di Indonesia bersifat sentralistik. Termas...