NATUNA – Patung monumen Patung Datuk Kaya Mohammad Dun sebagai simbol Perbatasan NKRI di ujung Utara Kabupaten Natuna, pekan lalu diresmikan. Pembuatan patung tersebut merupakan hasil kerja sama Pemkab Natuna dengan pihak TNI AD.   Sekda Natuna, Drs.H.Ilyas Sabli, Msi menjawab detikkepri.com mengatakan monumen tersebut mengangkat tokoh pemuka di Pulau Laut yakni Datuk Kaya Mohammad Dun. Patung didirikan dekat bibir pantai Pulau Sekatung yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Vietnam, Malaysia dan Thailand.   “Patung dengan tekstur berdiri tegak dengan sebilah anak keris pusaka  yang teracung di tangan kanan mengarah ke arah laut utara Indonesia,” jelas Ilyas Sabli.   Diungkapkan, patung tersebut memiliki berat 2 ton dengan tinggi 14 Meter. Bahan pembuatan patung dari Perunggu dan Kuningan anti karat dengan luas monumen 20 x 20 Meter. Sedangkan konstruksi bangunan merupakan rangka besi yang dicor semen sehingga akan kokoh dari terpaan angin serta cuaca e

Oleh : Andy Surya | 24-Apr-2010, 16:59:08 WIB KabarIndonesia - Natuna, Hutan mangrove (bakau) terutama di daerah dengan geografis kepulauan memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian hayati sekitar pesisir dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Mangrove juga dikenal sebagai suatu wilayah yang berfungsi mengurangi pengikisan pantai. Sayangnya, sampai saat ini masyarakat pesisir tidak menyadari akan pentingnya keberadaan hutan Mangrove. Dengan perilaku pemanfaatan tidak bijak dengan menebang, membuka wilayah hutan demi kepentingan kehidupan dan industry tanpa memikirkan kelanjutan hutan dimasa depan. Sehingga memberikan dampak negatif bagi generasi berikutnya jika keberadaan hutan punah. Demikian disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Drs. Sabki Yahya pada acara pembinaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan Mangrove, di Penginapan Ajo, Pering - Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (24/04) pagi. Menurut Sabki,

Welmi, Ketua Panleg DPRD Natuna Oleh : Rikyrinovsky NATUNA,KEPRIterkini: Natuna kaya akan sumber alam, dan sangat potensial untuk dikembangkan, karena itu sangat dibutuhkan adanya investor yang bisa membantu pengembangannya. Sayangnya , upaya untuk menarik investor ini terhambat karena belum adanya rancangan tata ruang pembangunan. Padahal, semestinya untuk daerah yang dimekarkan itu, harusnya dalam waktu tiga tahun sudah bisa menyelesaikan masalah RTRW (rencana tata ruang wilayah), padahal Natuna sudah berusia 11 tahun. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Panleg DPRD Kabupaten Natuna Welmi. “Investor ada, tetapi masih sedikit. Paling-paling Perusahaan Sawit, dan Budidaya Ikan di Sedanau,'' ujar Welmi Rabu (17/3). Dengan demikian katanya pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tanpa melibatkan semua komponen yang ada di daerah maka mustahil upaya pemberdayaan ini akan dapat meningkatkan kapasitas dan bargaining position d

Oleh: Rikyrinovsky NATUNA,KEPRIterkini: Kebakaran hutan gambut di Bunguran Barat Natuna kian meluas, 1500 hektar lahan gambut diperkirakan hangus terbakar. Kebakaran sudah berlangsung sejak Rabu (3/3) lalu, dan hingga kini belum ada tanda-tanda api segera padam. Kebakaran mulai merambat ke kebun dan daerah perkarangan tanaman warga. Warga mengeluhkan kurang tanggapnya pemerintah daerah Natuna untuk mengatasi peristiwa ini. Pantauan kepriterkini.com dilokasi kebakaran, Kebakaran lahan terlihat di kiri-kanan trans-Batu Ubi kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Di kawasan jalan trans SP tersebut terlihat banyak lahan gambut yang masih terbakar. Misalnya, di kiri-kanan Jalan Sedarat Baru, asap banyak yang masih mengepul di tumpukan gambut yang beberapa hari lalu terbakar. "Pekan yang lalu kebakaran hutan di Natuna baru 500 hektar. Namun kini kebakaran hutan dan lahan kian meluas sudah mencapai 1500 hektar. Akibatnya tingkat pencemaran udara akibat asap cenderung mengandung kadar

Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan (Perspektif ke Depan Komisi Pemberantasan Korupsi) sumber:Mochammad Jasin Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sejarah Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah berjalan cukup lama, bahkan nyaris setua umur Republik ini berdiri. Berbagai upaya represif dilakukan terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi. Sudah tidak terhitung telah berapa banyak pejabat negara yang merasakan getirnya hidup di hotel prodeo. Berdasarkan sejarah, selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni; (i) Operasi Militer di tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan (

INSTANSI PEMERINTAH Pemerintah Siapkan Badan Pengelola Perbatasan Minggu, 17 Januari 2010 | 06:36 WIB KOMPAS/C WAHYU HARYO PS Dua warga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, melintasi jalan akses perbatasan yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Malaysia. Mereka baru saja pulang dari Biawak, Malaysia, untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. TERKAIT: * Mendagri Pimpin Badan Perbatasan JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sedang memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu merupakan salah satu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang, Sabtu (16/1/2010) di Jakarta, mengungkapkan, keanggotaan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) berasal dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan negara. Rancangan Pe

NATUNA,KEPRIterkini: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna sudah ketok palu dan untuk tahun 2010 APBD senilai Rp 850 miliar, menurun sekitar Rp400 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,2 triliun. APBD yang disetujui tidak mengalami perubahan signifikan dari rancangan APBD sebelumnya . Dari rincian yaitu Rp843 miliar. Dalam RAPBD tersebut pendapatan dari sisi penerimaan mencapai Rp576 miliar. Sedangkan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp14 miliar. PAD terdiri dari pos Hasil Pajak Daerah Rp2,6 miliar, retribusi daerah Rp1 miliar, pos Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp4,6 miliar. Selain itu, dari pos dana perimbangan yang diproyeksikan Rp547 miliar dengan sumber pendapatan dari dana perimbangan Bagi Hasil Pajak Rp94 miliar, Bagi Hasil bukan Pajak sumber daya alam Rp427 miliar dan pos dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp24 miliar. Dalam pengesahan APBD 2010 tidak ada mengalami perubahan yang signifikan bahkan peningkatan angka dalam men